Pendidikan Kewarganegaraan

 

PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

 

I. Pengantar

Dalam sejarah dunia, kemerdekaan dan kebebasan adalah sesuatu yang sangat didambakan semua umat manusia. Ini menciptakan istilah “modern” sehingga  memberikan sebuah pesan bahwa manusia harus diberi kesempatan yang lebih baik untuk melindungi dirinya. Manusia mesti memperoleh jaminan akan hak-hak mereka sebagai individu. Misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Semua ini menciptakan sebuah momentum bahwa manusia harus bebas dari segala penindasan dan perbudakan.[1]

Dalam sejarah bernegara, konsep demokrasi telah hadir dan ditampilkan. Demokrasi dibutuhkan untuk memperkaya dukungan atas kebebasan manusia. Demokrasi adalah perlindungan hak manusia sebagai warga negara. Demokrasi menjadi sebuah prinsip perlindungan bagi hak setiap warga negara. Di Indonesia, demokrasi adalal bentuk yang telah disepakati. Perjalanan demokrasi di Indonesia sangat panjang hingga pada akhirnya Indonesia menjadikannya sebagai sistem pemerintahan. Hal ini adalah sebuah keuntungan sehingga warga negara berkewajivan untuk merawat dan memeliharanya hingga mencapai tingkat kemtangan dalam demokrasi.

Dalam paper ini, penulis akan mencoba memaparkan pemahaman tentang demokrasi sehingga menudahkan para pembaca untuk mengerti atau memahami sistem pemerintahan yang bernama demokrasi.

II. Makna dan Hakikat Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti kedaulatan. Demokrasi adalah keadaan  negara yang dalam sistem  pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.[2] Hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat. Yang menjadi norma dalam pandangan hidup demorasi adalah pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerja sama antar warga negara, dan pandanga demokrasi yang menyatu dengan sistem pendidikan. Intinya, demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang bermuara pada hak yang mutlak dalam pembuatan hukum yang tidak tunduk kepada kekuasaan lain.[3]

Berikut ini adalah beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang demokrasi yakni Montesque yang menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang harus dibagi tiga lembaga terpisah yakni legislatif (membuat UU), yudikatif (mengadili pelaksanaan UU) dan eksekutif (melaksanakan UU). Kedua, Lincoln yang berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketiga, Aristoteles yang berpendapat bahwa Kebebasan dan prinsip demokrasi adalah kebebasan sehingga warga negara bisa saling berbagi kekuasaan dalam hidupnya. Keempat, Soche yang berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat yang merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.[4]

III. Jenis-Jenis Demokrasi

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang memiliki norma-norma hidup berbangsa dan bertanah air di dalam pemerintahan.[5] Di mana pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berperan untuk mempersatukan kehidupan bersama serta bebas berpendapat dalam pemerintahan. Maka demokrasi menghasilkan pandangan hidup bersama untuk membangun suatu kehidupan bersama serta keyakinan yang kokoh dalam suatu komunitas politik. Adanya system demokrasi memiliki auto hokum dalam perlindungan negara hukum. Dengan demikian terciptalah masyarakat yang madani yang memiliki sarana komunikasi sosial politik. Adapun jenis-jenis dari demokrasi itu adalah demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi deliberatif.

3.1 Demokrasi Langsung

Budiarjo mendefinisikan demokrasi langsung dengan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasar prosedur mayoritas.[6] Demokrasi langsung juga berarti rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Legislatif sebagai lembaga pengawas dan pemilihan pejabat eksekutif oleh rakyat melalui pemilu.[7] Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warganya dalam permusyawarahan menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Sebenarnya demokrasi langsung ini berawal dari pemerintahan Yunani pada tahun 6-3 SM, di mana luas wilayah terbatas dan sederhana dan jumlah penduduknya tidak lebih dari 300.000 jiwa.

 

 

3.2 Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan ini muncul pada abad pertengahan di benua Eropa. Sebagai bukti konkret lahirnya demokrasi perwakilan ini adanya perjanjian Magna Carta atau piagam besar yaitu adanya kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan untuk mendukung kebutuhan perang pada tahun 1215 M. Namun demokrasi ini mengalami proliferasi dengan pemikir-pemikir rasionalisme seperti John Lock dan Montesquieu supaya raja tidak menyelewengkan kekuasaan. John Lock mengatakan harus atas hidup, kebebasan dan memiliki (Life, Liberty and Property) sedangkan Montesquieu menyusun suatu system yang melindungi dan menjamin hak-hak politik. Hal inilah yang mempengaruhi revolusi Perancis pada akhir abad 18.[8]

3.3 Demokrasi Konstitusional

Demokrasi ini merupakan kelanjutan dari demokrasi perwakilan sebagai pembatasan suatu kekuasaan lewat konstitusi. Konstitusi menjamin hak politik dalam kekuasaan. Kekuasaan itu terbagi atas Eksekutif, Legislative dan Yudikatif yang bekerja atas nama rakyat sehingga tidak menyalahgunakan wewenangnya.[9] Demokrasi konstitusional yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak setiap warga negara akan lebih terlindung.[10]

3.4 Demokrasi Liberal

Akar pemikiran demokrasi liberal ini bersandar dari pemikiran kaum liberalis yaitu John Stuart Mill yaitu Individualisme, Universalisme, Miliorisme dan Egalitarianisme. Indivudualisme menekankan dimensi individual manusia sehingga mengalahkan sesuatu yang kolektif; universalisme menekankan persamaan hak dan kewajiban dan tidak membedakan budaya, agama, sejarah dll; miliorisme menekankan keberlanjutan yang tidak pernah henti tentang suatu kemajuan; egalitarianism menekankan kesetaraan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.[11] Perpaduan erat antara kuasa dari rakyat dan hak individual dijamin oleh hokum. Demokrasi liberal berarti pemerintahan dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang sesuai.[12]

3.5 Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran aktif masyarakat yang membangun opini mereka secara publik, memberikan kontrol dan pengendalian arah pemerintah secara tidak langsung dalam media hukum.[13]

IV. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila dalam sistem kepemerintahannya terwujud prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut berfungsi untuk menilai dan mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Prinsip-prinsip ini bersifat kondisional, artinya bahwa dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara serta masyarakatnya.[14] Oleh karena itu, dalam prinsip-prinsip demokrasi itu terdapat prinsip-prinsip universal dan prinsip-prinsip particular.[15]

Prinsip-prinsip universal pada dasarnya adalah prinsip scripta manent, yakni ide atau konsep yang pernah ditulis di masa terdahulu dan dianggap masih bisa dipakai di masa sekarang. Prinsip universal juga bisa berarti gagasan yang sangat umum, yang secara aksiologis bisa dipahami bersama-sama, memiliki signifikansi bagi masyarakat secara luas. Konsep dari prinsip demokrasi universal bersifat dinamis dan selalu berkembang. Sebab, pada dasarnya prinsip-prinsip ini memberi pendasaran epistemologis bagi siapa pun yang ingin belajar tentang konsep atau amal demokrasi. Ada pun prinsip-prinsip demokrasi universal tersebut ialah kehidupan warga negara yang melindungi hak-hak kebebasan, kesetaraan di depan hukum bagi semua warga negara, kepastian konstitusional yang mengatur wewenangan negara dan warga negara, jaminan dalam pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah agar terbuka, adil dan jujur, toleransi dalam situasi keagamaan, kebebasan dalam kepercayaan dan agama.[16]

Menurut Inu Syafi ie, terdapat sepuluh prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain ; Pertama, adanya pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif ; Kedua, Pemilihan umum yang bebas, artinya setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil rakyat dan juga pemimpin negara. Hal ini dikarenakan rakyat adalah kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi; Ketiga, manajemen yang terbuka; Keempat, kebebasan individu; Kelima, peradilan yang bebas; Keenam, pengakuan hak minoritas; Ketujuh, pemerintahan  yang berdasarkan hokum; Kedelapan, supermasi hukum; Kesembilan, pers yang bebas; Kesepuluh, beberapa partai politik.[17]

Prinsip demokrasi particular ialah prinsip yang berlaku di negara tertentu atau wilayah tertentu. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan dari suatu negara dan wilayah itu sendiri. Misalnya, Negara Indonesia mendasarkan negaranya pada prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan kepemerintahan berdasar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila terikat erat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD tersebut. Ciri demokrasinya ialah pemerintah dijalankan berdasar konstitusi, adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran kelompok kepentingan, adanya penghargaan atas HAM, serta perlindungan hak minoritas.[18]

Berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya. Misalnya, Robert A. Dahl mengatakan bahwa terdapat dua prinsip utama demokrasi, yakni: Pertama, kompetisi yang bebas diantara para kandidat. Kedua, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Berkaitan dengan dua hal prinsip tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri utama yakni keadilan dan kebebasan.[19] Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa ada lima ciri negara demokrasi, yakni negara hukum, pemerintah di bawah control nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.[20] Hendra Nurtjahyo mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan bahwa dalam negara demokrasi terdapat nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural. Kedua ketegori nilai tersebut baik subtansial dan prosedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis, yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Prinsip eksistensial demokrasi tersebut, yakni: kebebasan, kesamaan dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat).[21]

Maswadi Rauf mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam demokrasi terdapat dua prinsip utama, yakni; Kebebasan atau persamaan (freedom atau equality) dan Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty). Kebebasan atau persamaan merupakan dasar adanya sebuah demokrasi. Kebebasan merupakan jalan untuk mencapai sebuah kemajuan tanpa adanya halangan dari siapapun maupun apapun. Seperti kebebasan dalam mengeluarkan pendapat misalnya. Hal tersebut dikarenakan demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberi perlindungan terhadap kebebasan kepada setiap warga negara yang juga mendukung pemerintah untuk memberi jaminan atas hal tersebut. Persamaan merupakan sesuatu hal yang membuat sesuatu itu menjadi sama, baik status maupun kedudukan. Sedangkan, Kedaulatan rakyat (people’s sovereignty), hakikat dari kedaulatan rakyat ialah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kehendak dari rakyat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Jadi para penguasa merupakan wakil saja dan bukan merupakan pemilik kekuasaan yang absolut.[22]

 Untuk meninjau seberapa jauh prinsip-prinsip demokrasi terlaksana dalam sebuah negara, maka diperlukan suatu ukuran atau parameter. Parameter atau ukuran tersebut dapat dilihat dari empat hal ini, yakni: Pertama Pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Terbentuknya suatu pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan jujur dan teliti. Kedua, Sistem pertanggungjawaban pemerintahan. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Ketiga, Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah diatur dalam suatu tata aturan perundang-undangan yang membatasi dan sekaligus memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Beberapa aturan tersebut adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keempat, Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.[23]

V. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar.[24] Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950, kembalinya UUD 1945 dan sampai pada tahun 2002 UUD 1945 diamandemen secara konsepsional, masing-masing UUD merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus  1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan  bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democrary).[25]

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI yang mengecap pendidikan Barat, dan mengikutinya secara langsung di di negara- nagera Eropha Barat (secara khusus di Belanda).[26] Maka dilihat dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indoensia.

1.    Demokrasi Parlementer (Liberal)[27] atau yang disebut juga Masa Republik Indonesia I (Konstitusional)

Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer dengan kehadiran banyak partai. Ternyata kabinet jarang dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun karena ulahnya partai-partai. Keadaan ini menimbulkan keinginan untuk memperkukuh badan eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multi partai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara.[28] Hal itu terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet yakni Kabinet Syahrir I,II,III, Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahrir II. Kondisi demikian berlangsung sampai tahun 1947. Demokrasi ini mulai dipraktekan sejak berlakunya UUD 1945 pada periode pertama tahun 1945-1949. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil, akibatnya demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1959 oleh Presiden Ir. Soekarno.

2.    Demokrasi Terpimpin (1959-1965)[29]

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong[30]. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Hal ini muncul untuk mengatasi konflik idiologi yang berpotensi menceraiberaikan NKRI. Maka Presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan sejak saat itu diterapkan Demokrasi terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan kesatuan rakyat dan negara. Terdapat 5 pokok penting dalam demokrasi terpimpin antara lain:

1.      Demokrasi terpimpin bukanlah diktator

2.      Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia

3.      Demokrasi terpimpin berarti dememokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial dan ekonomi

4.      Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

5.      Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.

Maka dilihat dari beberapa poin di atas, demokrasi terpimpin tidaklah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga demokrasi terpimpin sering sekali menyimpan dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Selain itu, kehidupam kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan idiologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965 dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.[31] Namun terdapat pula penyalahgunaan demokrasi Terpimpin antara lain:

1.      Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

2.       Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR

3.       Jaminan HAM lemah

4.       Terjadi sentralisasi kekuasaan

5.      Terbatasnya peranan pers 

6.      Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

 

3.      Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1965-1998)

Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila berpangkal pada kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musywarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan mewujudkan keadilan sosial.[32] Demokrasi Pancasila (Orba) bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun. Ditutupmya demokrasi Pancasila bersamaan dengan lengsernya Jendral Seoharto dari jabatan Presiden pada 23 Maret 1998 dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspek. Selain itu terdapat juga pelanggaran-pelanggaran demokrasi Era Orde Baru antara lain:

1.      Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.[33]

2.      kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat

3.      pembrendelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah

4.      kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah

5.      maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme

6.      penyekangan diskusi-diskusi kampus

7.      sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom

8.      penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis (Widji Thukul, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugrah, Dedi Hamdun dan Noval Al Katiri, Desmos J Mahesa dan Pius Lustrilanang, Nezar Patria aktivis dll)

 

4.    Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi (1998-Sekarang) ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden selama sekitar 32 tahun yang kemudia beralih kepada BJ Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden hal ini menjadi jalan terbukanya proses demokrasi Indonesia.[34] Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era orde baru terletak pada aturan dan pelaksanaannya.[35] Beberapa perubahannya adalah:

1.      Pemilihan umum yang lebih demokratis

2.      Lembaga demokrasi lebih berfungsi

3.      Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum

4.      Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya

5.      Partai-partai politik kini lebih mandiri.

VI.  Kesimpulan

Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (the government from the people, by the people, and for the people). Karena itu, rakyat menjadi pusat atau kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu sistem pemerintahan, demokrasi memiliki beberapa pilar antara lain, kedaulatan rakyat, jaminan akan hak azasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai toleransi, kerjasama dan mufakat.

Ada beberapa jenis-jenis demokrasi, antara lain, demokrasi presidensial dan demokrasi parlementer. Melalui demokrasi presidensial, seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung, memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Dalam demokrasi parlementer, lembaga legislatif (parlemen) lebih kuat daripada lembaga eksekutif.

Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer, yang berlangsung pada 14 November 1945-12 Maret 1946, di bawah kepemimpinan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Presiden Soekarno bertindak hanya sebagai kepala negara saja, dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Namun, sistem ini tidak bertahan lama, karena ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia. Maka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa konstitusi Indonesia kembali pada Undang-undang Dasar 1945.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin, di mana negara dikepalai dan dipimpin oleh presiden. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Artinya, lembaga legislatif kehilangan fungsi kontrol atas lembaga eksekutif, karena legislatif yang baru itu merupakan buatan presiden sendiri. Selain itu, presiden juga berwenang untuk mencampuri urusan lembaga yudikatif. Hal ini memberikan peluang besar bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), dan cita-cita demokrasi semakin menyimpang dari yang diharapkan. Kekelaman demokrasi terjadi di Indonesia dengan adanya Gerakan 30 September PKI, yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Karena itu, era demokrasi terpimpin berakhir dengan penumpasan PKI, dan mengawali fase kediktatoran Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. 

Pada masa Orde Baru, demokrasi di Indonesia semakin jelas. Gerkan utamanya adalah menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen. Di samping itu, pemilihan umum pertama diselenggarakan pada 1971. Hal ini menunjukkan keberhasilan politik demokrasi. Akan tetapi, dirasakan bahwa junta militer menduduki jabatan-jabatan politik dan semuanya berpusat pada Soeharto. Ditambah lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kuat. Akibatnya, rakyat mulai marah, dan kelompok mahasiswa berdemonstrasi agar Soeharto mundur sebagai presiden. Akhirnya, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur dan peristiwa ini disebut Reformasi 1998. Kemudian, mulailah masa transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia hingga memiliki demokrasi Pancasila sebagai kekhasan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sebagai sistem politik, pembagian kekuasaan dalam demokrasi di Indonesia dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan legisatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, seperti DPD, DPR, dan MPR. Kekuasaan eksekutif berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, yakni Presiden dan pemerintahannya. Kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengawas jalannya suatu pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi, lembaga yudisial, dan Mahkamah Agung. Karena itu, Indonesia menganut sistem demokrasi langsung, di mana seluruh rakyat mengikuti pemilihan umum, baik itu untuk memilih kepala daerah dan kepala negara, dan memilih anggota perwakilan rakyat. Namun, lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat, melainkan ditetapkan oleh presiden setelah diajukan oleh dewan perwakilan rakyat dan lembaga yudisial.

---

[1] Kunawi Basyir et al, Pancasila dan Kewarganegaraan (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 73.

 

[2] Asep Sulaiman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Bandung: Arfino Raya, 2015), hlm. 103.

 

[3] Asep Sulaiman, Pendidikan Pancasila…, hlm. 103.

[4] I Putu Ari Astawa, Demokrasi Indonesia (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm. 5.

 

[5] Asep Sulaiman, Pendidikan Pancasila..., hlm. 103

 

[6] Kunawi Basir (ed), Pancasila dan Kewarganegaraan..., hlm. 81

 

[7] Asep Sulaiman, Pendidikan Pancasila …, hlm. 108

[8] Kunawi Basir (ed), Pancasila …, hlm. 82

 

[9] Kunawi Basir (ed), Pancasila …, hlm. 82

 

[10] Asep Sulaiman, Pendidikan …, hlm. 91.

 

[11] Kunawi Basir (ed), Pancasila …, hlm. 84.

[12] Asep Sulaiman, Pendidikan …, hlm. 107.

 

[13] Kunawi Basir (ed), Pancasila …, hlm. 85-86.

 

[14] Dwi Sulisworo et. all, Bahan Ajar (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), hlm. 15.

 

[15] Kunawi Basyir et. all, Pancasila dan Kewarganegaraan..., hlm. 76.

 

[16] Kunawi Basyir et. all, Pancasila …, hlm. 77-71.

 

[17] Dwi Sulisworo et. all, Bahan Ajar …, hlm. 15-18.

 

[18] Kunawi Basyir et. all, Pancasila …, hlm. 70.

 

[19] Zamroni, Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 15.

 

[20] Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat (Yogyakrta: Kanisius, 1987), hlm. 58.

 

[21] Kunawi Basyir et. all, Pancasila …, hlm. 71.

 

[22] Maswadi Rauf, Teori Demokrasi dan Demokratisasi (Jakarta: FISIP UI, 1997), hlm. 14.

 

[23] Dwi Sulisworo et. all, Bahan Ajar …, hlm. 18.

[24] P. J. Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia: Penelitian Pancasila dengan Pendekatan Historis, Filosofis, dan Sosio-Yuridis Kenegaraan (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 73.

[25] P. J. Suwarno, Pancasila..., hlm. 90.

[26] P. J. Suwarno, Pancasila..., hlm. 43.

[27] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 20.

[28] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar...,  hlm. 21.

[29] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 24.

[30] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 24.

[31] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 25.

[32] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar...,  hlm. 26.

[33] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 30.

[34] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 30.

[35] Dwi Sulisworo, Tri Wahyyunugsi et. al, Bahan Ajar..., hlm. 31.